pp no 9 tahun 2003. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997. pp no 9 tahun 2003

32 Tahun 2004, UU No. SALINAN - 2 -. PP No. . 10 Usulan Penyempurnaan RUU ASN dari Apeksi. 36, LN. 58 Thn 1998, kemudian PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 11 tahun 2002; pp no. 13 tahun 2003 sebelumnya disebutkan bahwa pekerja dengan status PKWT hanya bisa dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu yang sudah ditentukan seperti:. 12 tahun 2002; pp no. 9, LN. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 9 TAhun 2018; UU Nomor 1 Tahun 2022; dan UU Nomor 3. 2003. Joko Priono, M. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara. PP No. 54, LN. 4578 LL. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kepala BKN No. Pengunjung setahun terakhir. pdf. Daftar; Masuk; Feed. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 9. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. PP No. a dan ii. 9 Tahun 2003, PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tetang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinasi sebagai Daerah Otoboni ( Lembaga Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 ) ; 5. UU No. BKN No. 2002; PP No. Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Agraria, Pertanahan, Tata Ruang. 36, LN. PP No. 32, LN. UU No. 2008 No. setneg. PP No. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 9 tahun 2003; pp no. 71, TLN No. UU No. 4. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat (1) UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. go. U. 36, TLN No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 3. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 9. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001PP No. 20, LN. Undang-undang No. PP No. PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 tahun 1994; pp no. Dalam rangka. 11 tahun 2002; pp no. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 31 Oktober 2009: Tanggal Pengundangan: 31 Oktober. PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala. 1 tahun 1994; pp no. Beranda; Dokumen Hukum . Mencabut : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 39 Tahun 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan DETAIL PERATURAN Abstrak. 54 Tahun 2003; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6584, jdih. 43 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 40. PP No. Peraturan Terkait. Perda ini mengatur tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, meliputi Kedudukan,. 101 tahun. E. 45, TLN No. 2003 No. 11 Tahun 2002. ABSTRAK: Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M. 4017, LL SETNEG : 16 HLM. E. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. id. Peraturan Pemerintah (PP). 7 Tahun 1977; PP No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No. UU. Jangka Waktu PKWT. go. 229, TLN No. 4305, LL SETNEG : 3 HLM. 84, LN. 37 Tahun 2014. 2023/No. PP No. DASAR HUKUM. 28 Tahun 2010. 9 Tahun 2003; Keppres No. 41, LN. Tidak ada perubahan: Karyawan mangkir tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali: Tidak ada perubahan: Karyawan ditahan pihak. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada. 12 Tahun 2002; PP No. - PP No. setneg. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. 9 tahun 2003 [Download] UU ASN (Aparatur Sipil Negara) No. dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986); 4. 31, LN. 2003 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Diubah dengan : PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN. 2023/No. Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan Komponen Pesangon karena PHK Terbaru Mengacu PP 35 Tahun 2021. 8 Tahun 1974; UU No. PP No. ABSTRAK PERATURAN. 73 Tahun 2005; PP no. setneg. STATUS PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil PP No. PP No. 39, jdih. 46, LN. Pasal 6 dan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 2021 dicabut dengan PP ini; PP No. PP No. PP No. 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 16 tahun 1994; pp no. ABSTRAK PERATURAN. 2000. 11 TAHUN 201 1 (RP) 4 . UU RI No. 99 Tahun 2000; PP No. Huruf c Yang dimaksud dengan “target PNBP” adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam tahun yang direncanakan. 87 Tahun 1999; €PERPRES No. 97 Tahun 2000; PP No. 47, LN. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 58 Tahun 2014, PP No. 4314, LL SETNEG : 8 HLM. Baca selengkapnya di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). 7. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. ABSTRAK PERATURAN. 4K views. PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. id : 42 hlm. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 4 Tahun 1966; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Dengan berlakunya. 9 tahun 2003; PP No. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1977, PP No. 196, TLN No. 2003 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP-3-2003 Author: RATIH NURDIATI. 30 tahun 1980; pp no. 9, LN. 13 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PP NO. 4303, LL SETNEG : 3 HLM. 20 January 2020. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perkap Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian TGR di Lingkungan Polri; UU Nomor Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan; PP no. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1974; UU No. 12, LN. 2023/No. PP No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pns. 40 tahun 2010; pp no. 32 tahun 1979; pp no. Belum Tersedia. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. 53 Tahun 2010; PP No. 43 tahun 1999; peraturan pemerintah. go. 45, LN. 19, LN. go. Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pelartangan Penggunaan Kantong Plastik, Styrofoam (Busa Polistirena), Air Minum Berkemasan Plastik, dan Sedotan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua.